KARAWANG | INFOKUS.CLICK – Kebakaran kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10/2026) malam menuai sorotan. Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., meminta kepolisian mengusut tuntas penyebab kebakaran tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya unsur kesengajaan.
Hingga Kamis (15/10/2026), belum ada keterangan resmi dari penyidik kepolisian mengenai penyebab pasti kebakaran yang terjadi sekitar pukul 22.54 WIB tersebut. Meski demikian, Asep Agustian yang akrab disapa Askun menduga insiden itu perlu diselidiki secara menyeluruh, mengingat sejumlah persoalan pertanahan di Karawang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
Menurut Askun, beberapa kelompok masyarakat sebelumnya telah menggelar demonstrasi di kantor ATR/BPN Karawang untuk menyampaikan tuntutan terkait persoalan sertifikat tanah hingga perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Salah satunya adalah aksi Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK) pada 8 September 2026. Kemudian, Serikat Tani Karawang (SETAKAR) menggelar demonstrasi pada 24 September 2026 dengan tuntutan penghentian perpanjangan SHGB sejumlah kawasan industri di Karawang International Industrial City (KIIC), yang menurut massa aksi lahannya diduga tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Selain itu, warga Poponcol, Kelurahan Karawang Kulon, juga menggelar aksi pada 7 Oktober 2026. Mereka menuntut kepastian penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah didaftarkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak 2025.
“Meski belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, saya pribadi tidak yakin kebakaran ini akibat korsleting listrik. Saya menduga ada kemungkinan unsur kesengajaan berupa sabotase. Sebab, saat ini banyak kelompok masyarakat yang sedang menyoroti sejumlah persoalan pertanahan di ATR/BPN Karawang,” ujar Askun, Kamis (15/10/2026).
Askun meminta penyidik Polresta Karawang menyelidiki kebakaran tersebut secara cermat, profesional, dan transparan. Ia secara khusus mendorong pemeriksaan rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk membantu mengungkap kronologi kejadian serta memastikan penyebab munculnya api.
Menurutnya, penyelidikan harus dilakukan secara objektif agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat mengenai kaitan kebakaran dengan berbagai persoalan pertanahan yang sedang menjadi perhatian publik.
Askun juga menyinggung pengungkapan dugaan praktik mafia tanah di Kabupaten Bogor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurutnya menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap persoalan pertanahan.
“Makanya saya meminta penyidik kepolisian bekerja lebih jeli, profesional, dan transparan. Kebakaran ini harus diusut tuntas, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan, tanpa mengesampingkan hasil pemeriksaan ilmiah di lokasi kejadian,” tegasnya.
Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang tersebut juga menyoroti akses masyarakat dan wartawan untuk menemui Kepala ATR/BPN Karawang. Ia berharap persoalan tersebut tidak menambah ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan.
“Jangan sampai muncul dugaan bahwa insiden kebakaran ini berkaitan dengan upaya menghilangkan barang bukti atas persoalan pertanahan yang sedang disorot. Karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan bukti,” tambahnya.
Sebelumnya, kebakaran dilaporkan menghanguskan sebagian besar lantai dua kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang. Api yang diduga pertama kali muncul dari lantai tersebut hingga kini belum diketahui secara pasti penyebabnya.
Hingga penyelidikan selesai dan kepolisian menyampaikan hasil resminya, dugaan sabotase maupun dugaan kaitannya dengan persoalan pertanahan masih harus diperlakukan sebagai dugaan yang belum terbukti.
Masyarakat diharapkan menunggu hasil penyelidikan kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran kantor ATR/BPN Karawang tersebut.”Pungkasnya (Andyka)